Jurnal Penelitian Politik
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019 ]]>
<![CDATA[Siregar, Sarah Nuraini]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4270.819 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v16i1.777
<![CDATA[AbstrakBeberapa prasyarat utama bagi terciptanya konsolidasi demokrasi adalah otoritas sipil yang semakin kuat disertai pengawasan parlemen yang optimal, dan terciptanya aktor keamanan (militer dan polisi) yang profesional. “Profesional†berarti militer (dan polisi) tidak terlibat atau melibatkan diri dalam bidang politik. Dua hal ini menjadi indikator utama dalam melihat bagaimana kualitas konsolidasi demokrasi. Apalagi profesionalisme aktor keamanan sejalan dengan sistem pemerintahan demokrasi. Namun dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan yang dihadapi di era transisi demokrasi adalah upaya menciptakan profesionalisme aktor-aktor keamanan agar tidak lagi terlibat dalam ranah politik; atau lazim disebut Netralitas TNI/Polri.Tulisan ini akan menganalisa secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilu 2019. Terdapat dua pertimbangan atas ulasan ini. Pertama, karena Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat; termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019. Kedua, karena Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas.Kata Kunci: Polri, Netralitas, Politik, Keamanan, Demokrasi]]>
<![CDATA[Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019 ]]>
<![CDATA[Amalia, Luky Sandra]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4307.951 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v16i1.779
<![CDATA[AbstrakPerempuan yang menempati separoh lebih jumlah pemilih merupakan target suara besar yang disasar oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi pada Pemilu Serentak 2019 ini. Upaya mobilisasi suara perempuan dilakukan melalui penyematan label ‘emak-emak’dan ‘ibu bangsa’. Emak-emak adalah sebutan bagi perempuan pendukung paslon penantang sedangkan ibu bangsa merupakan panggilan untuk perempuan yang berada di barisan kubu petahana. Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih. Tidak ada yang lebih konkrit dari yang lain, kedua istilah tersebut sama-sama mendomestikasi peran perempuan. Melalui label emak-emak maupun ibu bangsa, kedua kubu seolah menegaskan bahwa perempuan harus menjadi ibu/emak yang tugasnya hanya di ranah domestik. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat. Selain itu, terbatasnya akses informasi bagi perempuan ditambah dengan platform parpol yang belum sensitif gender menempatkan perempuan sebagai obyek kampanye yang dapat dimanfaatkan untuk menarik dukungan suara pemilih perempuan lain dengan memanfaatkan identitas bersama sebagai perempuan. Kata kunci: perempuan, pemilu, emak-emak, ibu bangsa]]>
<![CDATA[Menelaah Sisi Politiko-Historis Shalawat Badar : Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren ]]>
<![CDATA[Mashad, Dhurorudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4421.442 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v16i1.784
<![CDATA[AbstrakShalawat Badar merupakan satu wujud dari sastra lisan pesantren. Namun, berbeda dari berbagai sastra lisan pesantren lain yang umumnya hanya merupakan ekspresi seni (estetis dan hiburan) kaum santri, yang dimanfaatkan sebagai sosialisasi nilai dan ajaran Islam, Shalawat Badar ternyata memperlihatkan karakateristiknya yang beda, yakni tampil kental dengan nuansa politik. Shalawat ini acapkali dijadikan sarana mobilisasi kaum santri dalam berbagai kontestasi politik. Realitas ini menjadi bukti bahwa entitas Shalawat Badar kenyataannya merupakan manifestasi dari relasi antara sastra – agama - politik. Naskah ini dimaksud untuk melakukan rekonstruksi historis tetang konteks politik ketika Shalawat Badar lahir, menelusuri akar  penyebab shalawat ini menjadi kental dengan nuansa politik, serta alasan di balik realitas politik bahwa Shalawat ini akhirnya menjadi dipakai sebagai sarana mobilisasi kaum santri. Kata Kunci: Shalawat Badar, Pesantren, Sastra Lisan, Kontestasi Politik]]>
<![CDATA[Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 ]]>
<![CDATA[Zuhro, R Siti]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4302.782 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v16i1.782
<![CDATA[  AbstrakTulisan ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat  dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.  Kata Kunci: Pendalaman Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, Pemerintahan Efektif, Membangun Kepercayaan.]]>
<![CDATA[Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019 ]]>
<![CDATA[Efriza, Efriza]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4288.684 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v16i1.772
<![CDATA[AbstrakTulisan ini mencoba menjelaskan mengenai dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjelaskan upaya koalisi dalam pemilu serentak 2019. Tulisan ini menuju pada penjelasan mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya coattail effect, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif. Kata kunci: pemilu serentak, pemilihan presiden, koalisi, sistem multipartai, dan sistem presidensial]]>
<![CDATA[Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019 ]]>
<![CDATA[Margiansyah, Defbry]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4416.092 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v16i1.783
<![CDATA[AbstractThe rise of populism is a contemporary global phenomenon occurred in many part of the world, including Indonesia. The rising populism in the country has been epitomized by the emergence of two populist candidates, Jokowi and Prabowo, in the 2014 presidential election and recurring in the 2019 simultaneous election, which brings about new complexities in the dynamics of contemporary political contestation. The uniqueness of such competing populist politics is that both exploit the rhetoric of nationalism and social justice combined with the traits of respective candidates, in contrast to the conventional pattern of populists in other nations. This article attempts to analyze the transformation of competing populisms in two different elections and discusses its consequences to electoral politics, including the elaboration on populist’s working pattern in contestation processes and factors underlying the return of populism in Indonesia’s politics. Employing concept of populism in eclectic way and elite adjustment thesis, this paper demonstrates how populist politics is only instrumented as a vehicle of entrenched elite and oligarchic interests by pragmatically exploiting various aspects ranging from primordial identity, clientalistic relations, achievements and personalities of each candidates, instead of offering greater prospects for substantially political transformation and democratic deepening for the years to come.Keywords: Populism, Indonesia’s Election, Elite Adjusment, Identity Politics, Oligarchy, Democracy]]>
<![CDATA[Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi ]]>
<![CDATA[Sorik, Sutan]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4246.31 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v16i1.773
<![CDATA[AbstrakTulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef tentang Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Ulasan berfokus pada tiga hal yaitu tentang dinamika pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Indonesia dengan batasan pasca reformasi baik dari segi aspek normatif maupun empiris, bagaimana desain sistem penyelenggaraan pemilu, serta bagaimana pemecahan dan harapan untuk masa depan demokrasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu agar mampu meng-upgrade demokrasi yang sedang dibangun. Walaupun ada kritik untuk buku ini tentang belum mengupas persoalan sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi performa lembaga-lembaga yang menjalankan demokrasi dan pemilu, akan tetapi ulasan ini sepakat dengan penulis bahwa masih perlu adanya penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia.Kata kunci: Penataan Demokrasi dan Pemilu, Indonesia, Pasca Reformasi]]>
<![CDATA[Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi ]]>
<![CDATA[Sutan Sorik]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v16i1.773
<![CDATA[AbstrakTulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef tentang Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Ulasan berfokus pada tiga hal yaitu tentang dinamika pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Indonesia dengan batasan pasca reformasi baik dari segi aspek normatif maupun empiris, bagaimana desain sistem penyelenggaraan pemilu, serta bagaimana pemecahan dan harapan untuk masa depan demokrasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu agar mampu meng-upgrade demokrasi yang sedang dibangun. Walaupun ada kritik untuk buku ini tentang belum mengupas persoalan sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi performa lembaga-lembaga yang menjalankan demokrasi dan pemilu, akan tetapi ulasan ini sepakat dengan penulis bahwa masih perlu adanya penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia.Kata kunci: Penataan Demokrasi dan Pemilu, Indonesia, Pasca Reformasi]]>
<![CDATA[Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019 ]]>
<![CDATA[Sarah Nuraini Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v16i1.777
<![CDATA[AbstrakBeberapa prasyarat utama bagi terciptanya konsolidasi demokrasi adalah otoritas sipil yang semakin kuat disertai pengawasan parlemen yang optimal, dan terciptanya aktor keamanan (militer dan polisi) yang profesional. “Profesional†berarti militer (dan polisi) tidak terlibat atau melibatkan diri dalam bidang politik. Dua hal ini menjadi indikator utama dalam melihat bagaimana kualitas konsolidasi demokrasi. Apalagi profesionalisme aktor keamanan sejalan dengan sistem pemerintahan demokrasi. Namun dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan yang dihadapi di era transisi demokrasi adalah upaya menciptakan profesionalisme aktor-aktor keamanan agar tidak lagi terlibat dalam ranah politik; atau lazim disebut Netralitas TNI/Polri.Tulisan ini akan menganalisa secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilu 2019. Terdapat dua pertimbangan atas ulasan ini. Pertama, karena Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat; termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019. Kedua, karena Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas.Kata Kunci: Polri, Netralitas, Politik, Keamanan, Demokrasi]]>
<![CDATA[Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019 ]]>
<![CDATA[Luky Sandra Amalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v16i1.779
<![CDATA[AbstrakPerempuan yang menempati separoh lebih jumlah pemilih merupakan target suara besar yang disasar oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi pada Pemilu Serentak 2019 ini. Upaya mobilisasi suara perempuan dilakukan melalui penyematan label ‘emak-emak’dan ‘ibu bangsa’. Emak-emak adalah sebutan bagi perempuan pendukung paslon penantang sedangkan ibu bangsa merupakan panggilan untuk perempuan yang berada di barisan kubu petahana. Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih. Tidak ada yang lebih konkrit dari yang lain, kedua istilah tersebut sama-sama mendomestikasi peran perempuan. Melalui label emak-emak maupun ibu bangsa, kedua kubu seolah menegaskan bahwa perempuan harus menjadi ibu/emak yang tugasnya hanya di ranah domestik. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat. Selain itu, terbatasnya akses informasi bagi perempuan ditambah dengan platform parpol yang belum sensitif gender menempatkan perempuan sebagai obyek kampanye yang dapat dimanfaatkan untuk menarik dukungan suara pemilih perempuan lain dengan memanfaatkan identitas bersama sebagai perempuan. Kata kunci: perempuan, pemilu, emak-emak, ibu bangsa]]>
